Pesangon PHK dan pengali yang menentukannya

Cari “tabel pesangon” dan yang muncul adalah daftar masa kerja dengan jumlah bulan upah di sebelahnya. Daftar itu benar, dan memakainya sendirian hampir selalu menghasilkan angka yang salah. Kadang salahnya seluruhnya, karena untuk sebagian alasan PHK jawabannya nol.

Yang hilang dari tabel itu adalah pengalinya. Dua orang dengan gaji dan masa kerja yang persis sama bisa menerima 0,5 kali, 1 kali, 1,75 kali, 2 kali, atau tidak menerima uang pesangon sama sekali. Yang membedakan bukan mereka, tapi alasan hubungan kerjanya berakhir.

Empat komponen, bukan satu

Yang orang sebut “pesangon” sebenarnya penjumlahan dari beberapa hal yang aturannya berbeda-beda:

1. Uang pesangon (UP). Dari tabel masa kerja, dikali pengali menurut alasan PHK.
2. Uang penghargaan masa kerja (UPMK). Tabel terpisah, baru dimulai di masa kerja tiga tahun.
3. Uang penggantian hak (UPH). Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang ke tempat penerimaan kerja, dan hal lain yang diatur perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
4. Uang pisah. Pengganti untuk beberapa alasan yang tidak mendapat UP dan UPMK. Besarannya tidak datang dari peraturan, tapi dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Dasar perhitungan UP dan UPMK adalah upah pokok dan tunjangan tetap, bukan take home pay. Ini definisi yang sama dengan yang dipakai THR, dan sama seringnya jadi sumber selisih.

Tabel uang pesangon

PP 35/2021 Pasal 40 ayat (2):

Masa kerja	Uang pesangon
Kurang dari 1 tahun	1 bulan upah
1 tahun sampai kurang dari 2 tahun	2 bulan upah
2 tahun sampai kurang dari 3 tahun	3 bulan upah
3 tahun sampai kurang dari 4 tahun	4 bulan upah
4 tahun sampai kurang dari 5 tahun	5 bulan upah
5 tahun sampai kurang dari 6 tahun	6 bulan upah
6 tahun sampai kurang dari 7 tahun	7 bulan upah
7 tahun sampai kurang dari 8 tahun	8 bulan upah
8 tahun atau lebih	9 bulan upah

Deretnya rapi sampai delapan tahun, lalu berhenti. Meneruskan pola +1 di atas delapan tahun adalah kesalahan yang enak dipercaya justru karena polanya kelihatan mulus: masa kerja 20 tahun akan keluar 21 bulan upah, dan tidak ada apa pun di angka itu yang terlihat aneh.

Tabel uang penghargaan masa kerja

PP 35/2021 Pasal 40 ayat (3):

Masa kerja	UPMK
Kurang dari 3 tahun	tidak ada
3 tahun sampai kurang dari 6 tahun	2 bulan upah
6 tahun sampai kurang dari 9 tahun	3 bulan upah
9 tahun sampai kurang dari 12 tahun	4 bulan upah
12 tahun sampai kurang dari 15 tahun	5 bulan upah
15 tahun sampai kurang dari 18 tahun	6 bulan upah
18 tahun sampai kurang dari 21 tahun	7 bulan upah
21 tahun sampai kurang dari 24 tahun	8 bulan upah
24 tahun atau lebih	10 bulan upah

Perhatikan baris terakhir. Polanya naik satu bulan tiap tiga tahun, lalu melompat dari 8 ke 10 di 24 tahun. Lompatan dua bulan itu satu-satunya alasan tabel ini tidak bisa ditulis sebagai satu rumus.

Pengalinya, dan ini bagian yang menentukan

Tabel di atas adalah dasarnya. Yang benar-benar diterima adalah dasar itu dikali pengali menurut alasan PHK-nya:

Alasan PHK	Pengali UP	Pengali UPMK	Pasal
Pekerja meninggal dunia	2×	1×	Pasal 57
Sakit berkepanjangan / cacat kerja lewat 12 bulan	2×	1×	Pasal 55
Memasuki usia pensiun	1,75×	1×	Pasal 56
Efisiensi untuk mencegah kerugian	1×	1×	Pasal 43 ayat (2)
Perusahaan tutup bukan karena rugi	1×	1×	Pasal 44 ayat (2)
Pengambilalihan perusahaan	1×	1×	Pasal 42 ayat (1)
Penggabungan atau peleburan; pengusaha tidak bersedia menerima	1×	1×	Pasal 41 ayat (2)
Permohonan PHK oleh pekerja, dikabulkan pengadilan	1×	1×	Pasal 48
Keadaan memaksa, perusahaan tidak tutup	0,75×	1×	Pasal 45 ayat (2)
Keadaan memaksa yang membuat perusahaan tutup	0,5×	1×	Pasal 45 ayat (1)
Efisiensi karena perusahaan rugi	0,5×	1×	Pasal 43 ayat (1)
Perusahaan tutup karena rugi dua tahun terus-menerus	0,5×	1×	Pasal 44 ayat (1)
Perusahaan dalam PKPU	0,5×	1×	Pasal 46
Perusahaan pailit	0,5×	1×	Pasal 47
Penggabungan atau peleburan; pekerja tidak bersedia melanjutkan	0,5×	1×	Pasal 41 ayat (1)
Pengambilalihan yang mengubah syarat kerja; pekerja menolak	0,5×	1×	Pasal 42 ayat (2)
Melanggar PK/PP/PKB setelah surat peringatan	0,5×	1×	Pasal 52
Ditahan 6 bulan karena proses pidana	tidak ada	1×	Pasal 54
Mengundurkan diri atas kemauan sendiri	tidak ada	tidak ada	Pasal 50
Mangkir 5 hari setelah dua kali dipanggil	tidak ada	tidak ada	Pasal 51

Dua baris terakhir yang paling mahal untuk salah dipahami. Pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapat uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja. Yang tetap ada adalah uang penggantian hak dan uang pisah, dan besaran uang pisah itu tidak datang dari peraturan, tapi dari dokumen kantormu sendiri.

Konsekuensinya nyata di meja perundingan. Kalau kamu diminta menandatangani pengunduran diri padahal yang sebenarnya terjadi adalah PHK karena efisiensi, selisihnya bukan puluhan ribu. Untuk masa kerja sepuluh tahun dengan upah Rp 8.000.000, satu kali pesangon plus UPMK adalah sekitar 13 bulan upah; menandatangani surat resign membuat angka itu jadi nol.

Pengalinya juga boleh dinaikkan. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB boleh menetapkan yang lebih baik daripada peraturan, dan “kompensasi dua kali pesangon” adalah tawaran yang benar-benar ada di meja efisiensi. Karena itu kalkulator pesangon PHK memperlakukan pengali dari pasalnya sebagai isian awal yang boleh diganti, lalu mencetak pengali yang benar-benar dipakai di lembar hasilnya.

Tebing pita yang tidak kelihatan

Pita masa kerja dibaca ke bawah, per tahun penuh. Masa kerja 2 tahun 11 bulan masuk pita “2 tahun sampai kurang dari 3 tahun”: 3 bulan upah pesangon, dan UPMK nol karena tabelnya baru dimulai di 3 tahun.

Sebulan kemudian orang yang sama masuk pita berikutnya: 4 bulan upah pesangon, ditambah 2 bulan upah UPMK. Enam bulan upah berpindah tangan karena tanggal.

Ini bukan celah yang perlu diakali; ini konsekuensi wajar dari tabel berpita. Tapi kamu perlu tahu sebelum menyepakati tanggal berakhirnya hubungan kerja, karena tidak ada apa pun di angka totalmu yang memberi tahu bahwa tebingnya tinggal dua belas hari lagi.

Yang sering terlupa: JHT dan JKP

Uang pesangon berasal dari pengusaha. Saldo Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan adalah hal terpisah: iuran yang sudah dibayarkan atas namamu selama bekerja, beserta hasil pengembangannya, dan ia tidak berkurang karena alasan PHK-nya. Kalau kamu belum tahu berapa yang terkumpul, perkiraan saldo JHT bisa dipakai untuk menyusun gambarannya dari upah dan lama iuran.

Ada juga Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi peserta yang memenuhi syarat: uang tunai bulanan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan. Klaimnya kamu urus sendiri lewat BPJS Ketenagakerjaan; tidak ada yang mengalir otomatis.

Yang halaman ini tidak lakukan

Halaman ini menjelaskan besarannya. Ia tidak menilai apakah alasan PHK-nya sah, dan perbedaan itu penting: alasan yang dituliskan perusahaan di surat PHK belum tentu alasan yang akan diakui kalau perkaranya berlanjut. Yang memutuskan itu perundingan bipartit, mediasi di dinas ketenagakerjaan, atau Pengadilan Hubungan Industrial. Bukan aritmetika.

Yang bisa kamu siapkan sebelum sampai ke sana adalah versi hitunganmu sendiri, lengkap dengan tanggal mulai, tanggal berakhir, pita masa kerja yang kamu masuki, dan pasal yang kamu pakai. Perundingan yang dimulai dari dua hitungan berjalan jauh lebih cepat daripada perundingan yang dimulai dari satu hitungan dan satu keberatan.